Sulut

Bawaslu Ajak Masyarakat Sulut Ikut Awasi Pilkada 2020

Herwyn Malonda (ist)

 

 

SULUT, liputankawanua.com –
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut membutuhkan kekuatan masyarakat dalam mengawasi Pilkada serentak 2020 mendatang. Pasalnya,  kecurangan, politik uang, netralitas ASN sampai politik identitas tidak asing terdengar dalam proses demokrasi di negeri ini.
“Kita butuh kekuatan masyarakat dan elemen elemen lainya termasuk mahasiswa dan media massa dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020.Setidaknya mengawasi untuk demokrasi pilkada jauh lebih baik,”kata komisioner divisi pencegahan, Bawaslu Sulut, Kenly Poluan saat rakor bersama Media Massa dan pemantau Pemilu terkait Pemilukada 2020, Rabu (18/12/2019).
Ia mengatakan, nantinya Bawaslu mengedepankan upaya pencegahan dalam pengawasan Pilkada. “Kedepan kita berharap tidak terjadi banyak pelanggaran, untuk Bawaslu mengedepankan upaya pencegahan.Semua elemen masyarakat dibutuhkan dalam upaya pencegahan ini,”ujar Kenly.
Ia memaparkan saat ini, semua elemen masyarakat politik di dikritik terkait politik uang, politik identitas termasuk netralitas ASN.Padahal secara teoritis konsolidasi demokrasi harus dikerjakan oleh elemen ini secara bersama sama.”Kalau aparatur negara tidak netral maka pasti konsolidasi demokrasi Pilkada tidak berjalan baik.Aperatur negara itu salah satu tonggak demokrasi. Demikian juga media dan pemantau kalau bermasalah maka demokrasi itu akan mandek,”paparnya.
Diakuinya, membangun masyarakat rasional agak susah karna memang politik uang misalnya hampir 50 persen dianggap tidak masalah oleh elemen publik. “Ini karna kita akan berhadapan suatu kebudayaan padahal dalam kacamata regulasi jelas itu pelanggaran dan dosa Pilkada.Tapi budaya mengatakan itu diterima,”terangnya.
Pada rakor tersebut, Bawaslu mengundang tiga organisasi pers, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Sulut dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Selain itu, Pemantau Pemilu termasuk mengundang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut.
Menurut, Kenly Poluan, kegiatan tersebut menjadi ajang bagi pihaknya menampung masukan-masukan yang akan dimasukan dalam rencana strategis mereka.
“Kegiatan ini untuk berkoordinasi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan di Pilkada. Kami melibatkan semua elemen yang kami anggap strategis terutama media massa dan Pemantau Pemilu,” kata Poluan.
Menurut dia, masukan-masukan yang disampaikan akan dimanfaatkan untuk meng-upgrade rencana strategis pengawasan Bawaslu yang telah disusun sebelumnya.
“Masukan dari AJI, PWI, IJTI dan Pemantau Pemilu yang bisa kami adaptasi akan kami masukan dalam rencana strategi. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan semua elemen, terkait opini dalam melihat masalah-masalah Pilkada,” tandas Poluan didampingi komisioner revisi hukum,Supriyadi Pangelu.
Ditambahkan komisioner revisi pencegahan, Mustarin Humagi bahwa, media sarana paling efektif dalam hal pengawasan untuk itu pihak perlu melakukan kerja sama erat dengan elemen ini.(fmt)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top