Sulut

KPU Harus Punya Rugulasi Kuat Soal Larangan Mantan Koruptor

Supriady Pangelu (ist)

 

 

SULUT, liputankawanua.com – Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyady Pangelu mendukung langkah KPU melarang ‘keterlibatan’ eks koruptor maju sebagai kepala daerah di Pilkada 2020. Untuk itu dia mengusulkan sekaligus mendorong hadirnya regulasi yang kokoh dari KPU ketika menuangkan larangan atas keikutsertaan eks koruptor dalam Pilkada.
“Semangat KPU untuk tidak memasukan mantan korupsi untuk bisa dicalon dalam pencalonan bupati, walikota dan gubernur di Pilkada 2020 patut didukung. Ini adalah spirit bersama dan Bawaslu mendukung semangat ini. Semua lembaga negara dan pemerintah tentunya punya visi dan misi bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi,kolusi, nepotisme (KKN). Akan tetapi berdasarkan pengalaman pada Pencalonan Pemilihan legislative lalu, maka seyokjanya semangat ini harus di barengi dengan fondasi dan regiulasi jelas dan kuat,” kata Pangellu pada Komentar, Kamis (01/08/2019).
Menurutnya, semangat ini harus dibarengi dengan kesiapan yang serius untuk bagaimana melibatkan semua komponen anak bangsa. Semua stakeholder termasuk DPRD, pemerintah dan penyelenggara untuk bagaimana menjembatani syarat ini dalam hal mempersiapkan draft Undang Undang yang baik dan sesuai harapan masyarakat. “Karna masih ada putusan MK juga yang kemudian memperkenankan untuk mantan narapidana sebagai hak konstitusi sebagai warga negara, sebagai hak asasi manusia.Nah bagaimana keputusan MK ini dijembatani dalam frasa persyaratan yang dikuatkan menjadi syarat calon kepala daerah,”papar Pangelu.
Lanjut Pangelu, larangan terhadap eks koruptor ini sebelumnya pernah diberlakukan KPU sebagai syarat pada Pemilu 2019. Namun, larangan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Mengacu pada hal tersebut, Pangelu menyebut perlu adanya perhatian terkait dasar hukum terhadap larangan eks koruptor. Hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar hukum yang berlaku.
“Tentunya semangat ini kita dukung bersama namun harus dibarengi dengan  kepastian hukum dalam undang undang.Supaya tidak ada lagi yang melakukan judisial review terhadap peraturan itu sendiri. Bawaslu mendukung langkah KPU itu tapi harus ada kepastian hukum. Regulasi harus di pertegas, bukan hanya di PKPU saja namun harus ada norma hukumnya di undang undang. Jangan jadi sama peristiwa saat Pileg lalu banyak judisial review’. Langkah KPU ini harus menjadi atensi semua stakeholder karna tahapan semakin mepet,”terang mantan jurnalis ini.(fmt)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top