Sulut

Masyarakat Diharapkan Ikut Awasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

 

SULUT, liputankawanua.com – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut ) bakal rekrut sedikitnya 72.478 badan Adhock dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah tahun 2020 yang tahapannya tengah berlangsung.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Sulut Dr.Ardiles Mewoh saat membuka Sosialiasai Stakeholder Pembentukan Badan Adhock Pemilihan Serentak tahun 2020 yang digelar Jumat, ( 27/12/2019).

“Pembentukan Badan Adhock tahapannya akan dibuka pada bulan januari mendatang, dan jumlah bakal penyelenga pemilu berjumlah 72 478 orang,” Kata Mewoh.

Adapun dari 72 .478 badan adhock ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, ( PPK ) tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara ( PPS )Tingkat Desa dan Kelurahan, Panitia Pemutahiran Data Pemilih ( PPDP ) dan Kelompok Panitia Pungutan Suara ( KPPS) tingkat TPS.

“Dalam pemilihan ini paling banyak Anggarannya terserap dalam pembayaran honor badan adhock dengan jumlah 67 persen dari anggaran yang ada,” Jelasnya.

Perekrutan badan Adhock ini pihak KPU berharap peran serta Stakeholder sangat di butuhkan sehingga dapat terekrut pelaksana pemilu sesuai dengan aturan.

” Sangat penting melakukan sosialisasi terkait produk hukum pembentukan badan adhock ini, terlebih teman – teman pers kiranya sudah bisa memberitakan secara luas akan pembentukan badan adhock sehingga bisa tersebar secara luas,” Jelasnya.

Menurut Mewoh,banyak mayarakat yang berkeinginan bergabung dalam penyelenggara pemilu namun terkendala dengan tidak mendapatkan informasi terkait tahapan dan jadwal pembentukannya.

” Karena pembentukan ini sampai pada penyelenggara paling bawah yakni TPS ( Tempat Pemungutan Suara ), Kita berharap semua kalangan bisa mengetahui.apalagi banyak yang mungkin ingin terlibat namun kurang dapat informasi,” Jelasnya sembari menegaskan perekrutannya bakal dilakukan secara terbuka dan bebas intervensi,” Proses Perekrutan akan berlangsung secara terbuka dan transparan dan bebas intervensi karena yang kita rindukan akan terbentuk badan adhock yang berintegritas dan profesional,” Terang Mewoh.

“Kita akan merekrut pelibatan kelompok muda,karena mereka sudah diberi ruang oleh undang – undang yang mengatur yakni berumur minimal 17 tahun, dan para Kaum muda ini sangat membatu dalam peningkatan berpartisipasi pemilu,” Pungkasnya.

Sementara Ketua Divisi Hukum Meidy Tinangon,S.Si,M.Si dalam pemaparan materinya mengatakan pembentukan Badan Adhock tak lepas dari peraturan KPU no 8 tahun 2018 yang mengatur terkait Kode Etik, Perilaku, pakta integritas dan sumpah janji yang harus di pahami oleh badan adhock.

” Tahapan pembentukan nanti kita menyiapkan waktu dan kesempatan memberikan tanggapan masyarakat terkait perekrutan ini, jika ada yang terlibat dalam pengurus partai politik, belum cukup umur dan tidak memiliki integritas silahkan dilaporkan,” Kata Tinangon

” Peran dari semua Stakeholerd dalam perekrutan maupun setelah perekrutan sangat penting.Kalau perlu diberikan traking akan perekrutan ini apalagi ketidaknetralan badan adhock. Mari bersama kita kawal,” Cetusnya.

Salman Saelangi Komisioner yang membidangi Divisi SDM dan parmas mengatakan tata kerja pembentukan badan adhock walaupun dibuka secara luas dalam perekrutan ini namun pihaknya sangat berhati – hati dalam pembentukan panitia penyelenggara ini.

Oleh karena itu diharapkan masyarakat untuk bisa juga mengawasinya selama proses perekrutan. Apalagi terkait batasan umur, keterlibatan para calon di partai politik atau tim sukses serta ketidak netral.

“Kalau sudah dilaporkan kami akan segera menghapusnya dari daftar calon ketika mendaftar,” jelasnya.

Namun dikatakannya bahwa setelah terbentuk nanti akan digelar Bimbingan Teknis ( Bimtek ) terkait tugas dan kerja penyelenggara pemilu terkait tahapannya.(fmt)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top