Tomohon

Pemkab Pegunungan Bintang Papua Belajar Keuangan di Pemkot Tomohon

Suasana kunjungan di kantor Bekeuda Tomohon.

TOMOHON, liputankawanua.com — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, melaksanakan kunjungan kerja di Oemkot Tomohon, Senin (13/5) 2019.

Dalam kunjungan ini, Ketua Tim Ir Erna Somalinggi M.Si yang diketahui sebagai Inspektur Kabupaten  Pegunungan Bintang mengatakan, tujuan kunjungan ini adalah menimba ilmu terkait pengelolaan keuangan di Pemkot Tomohon, terlebih lagi yang berkaitan dengan pengelolaan kas dengan metode pembayaran non tunai.

“Dalam berbagai media kami melihat, banyak prestasi yang diraih Pemerintah Kota Tomohon dalam hal pengelolaan keuangan,” ungkap Somalinggi.

Penilaian BPK RI, lanjut Somalinggi, Pemkot Tomohon sudah lima kali meraih opini WTP. “Yang lebih heboh saat ini Pemkot Tomohon sudah sementara menerapkan berbagai bentuk pembayaran secara non tunai. Hal ini sungguh luar biasa,” puji Somalinggi.

“Apa yang kami peroleh saat ini, tentu menjadi terobosan baru. Yang pasti kami pun akan mengimplementasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah kami,” tukas Somalinggi.

Sementara, Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE.Ak CA diwakili Asisten Perekonomian Setda Kota Tomohon Ir Djoike Karouw MSi saat menerima rombongan memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Pegunungan Bintang yang memilih Kota Tomohon sebagai tempat timba ilmu, terima kasih atas penghargaan ini.

Karouw akui, sampai saat ini Pemkot Tomohon banyak terobosan baru dalam hal pengelolaan keuangan. “Hal ini sukses oleh karena dukungan kerja sama dari berbagai pihak, didalamnya seluruh pegawai yang ada di jajaran Perangkat Daerah, bahkan dukungan dari komponen masyarakat Kota Tomohon,” ucapnya.

“Itu juga berdampak pada keberhasilan pengelolaan keuangan, seperti memperoleh penilaian opini WTP dari pihak BPK RI,” tukasnya.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, Djon S Liuw S.Pi menambahkan, Pemkot Tomohon dalam berbagai bentuk pembayaran, sudah memberlakukan dalam bentuk non tunai, walaupun belum 100 %. “Kedepan, mulai 1 Juni 2019, pembayaran disemua Perangkat Daerah akan dilakukan dengan cara non tunai,” tukasnya.

Penulis: Terry Wagiu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top